Ketika Dua Kepala Daerah Bertemu, Tuntaskan Misi Bersama untuk Atasi Masalah Sampah Bogor

BOGOR – Senin pagi, 19 Mei 2025, udara di Balai Kota Bogor terasa lebih hangat dari biasanya.

Bukan karena cuaca, melainkan karena pertemuan yang digelar antara dua pemimpin wilayah yang selama ini berbagi masalah besar yang sama — sampah.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, datang dari Cibinong untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Agenda utamanya adalah satu: masa depan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga.

Sudah lebih dari dua dekade TPA Galuga menjadi tempat terakhir bagi ribuan ton sampah dari dua wilayah ini. Namun kini, kontrak pemanfaatannya mendekati titik akhir.

Lahan yang makin terbatas, status aset yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Kota Bogor, serta dinamika kepentingan administratif menjadikan isu ini genting dan mendesak.

“Ini bukan sekadar soal teknis atau birokrasi, tapi soal bagaimana kita bisa membuat kebijakan bersama yang tidak melanggar aturan,” ujar Rudy dalam keterangan persnya, Selasa (20/5), sehari setelah pertemuan itu berlangsung.

TPA Galuga: Warisan Lama, Masalah Baru

Terletak di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, TPA Galuga telah menampung limbah rumah tangga dan industri dari dua wilayah sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Namun status hukumnya yang unik membuat perencanaannya tidak sederhana. Meski berada di wilayah Kabupaten, lahan TPA Galuga sepenuhnya adalah aset milik Pemerintah Kota Bogor.

Setiap kali masa kontrak kerja sama berakhir, Pemerintah Kabupaten Bogor harus memperbarui izin penggunaan.

Ini menciptakan siklus ketergantungan administratif yang menyulitkan pengelolaan jangka panjang.

“Kita perlu duduk bersama menyepakati satu langkah kebijakan strategis.”

“Tapi itu harus tetap dalam koridor hukum yang berlaku,” ucap Rudy Susmanto, menekankan pentingnya kolaborasi formal yang berpijak pada regulasi.

Dedie A Rachim: “Kita Butuh Solusi yang Tidak Parsial”

Menanggapi kunjungan Rudy, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyambut dengan optimisme.

Ia menegaskan bahwa dari total 37,7 hektare lahan yang dimiliki Pemkot di TPA Galuga, masih ada ruang tersisa untuk dikelola secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah, dari total lahan tersebut, sudah ada sekitar 6 hingga 8 hektare yang dibatalkan penggunaannya dan dapat dimanfaatkan kembali,” ujar Dedie.

Menurutnya, solusi yang diambil tidak boleh lagi bersifat parsial. Dedie menyadari bahwa pengelolaan sampah bukan lagi sekadar urusan teknis.

Melainkan menyangkut keberlanjutan lingkungan dan kepentingan warga lintas administrasi.

“Ini adalah sejarah penting. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi mencari solusi bersama. Tidak bisa satu pihak saja yang bergerak,” tegasnya.

Potensi Krisis Jika Tidak Ada Keputusan Bersama

Dengan volume sampah harian dari Kabupaten dan Kota Bogor yang mencapai lebih dari 1.200 ton per hari.

Potensi krisis lingkungan dan sosial semakin mengintai jika TPA Galuga tidak segera mendapat kepastian hukum dan rencana pengelolaan jangka panjang.

Tanpa kerja sama yang solid, bukan tidak mungkin tumpukan sampah akan memenuhi jalanan, mencemari lingkungan, dan menimbulkan konflik antarwarga seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

Pemerhati lingkungan dari Universitas Pakuan, Diah Ratnasari, mengingatkan bahwa isu sampah bukan hanya soal manajemen teknis.

“Perlu ada kepemimpinan kolaboratif. Kalau dua wilayah ini tidak bersatu, maka krisis sampah bisa berdampak sistemik,” katanya.

Solusi Berkelanjutan: Sinergi, Teknologi, dan Edukasi Publik

Solusi jangka panjang yang bisa dijajaki tidak hanya terbatas pada perpanjangan kontrak TPA.

Ada peluang untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern — seperti insinerator berbasis teknologi ramah lingkungan, program daur ulang massal, dan edukasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah.

Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor perlu mempertimbangkan skema kerja sama yang lebih inklusif dan transformatif.

Salah satu contoh bisa ditiru dari program pengelolaan sampah terpadu di Surabaya, yang telah mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyediakan program bantuan teknis dan hibah infrastruktur.

Untuk daerah yang mampu menunjukkan komitmen integratif dalam pengelolaan sampah.

Hal ini bisa dimanfaatkan kedua wilayah dalam bentuk proposal bersama.

Untuk membangun pemahaman publik, Pemkab dan Pemkot Bogor juga perlu menggalakkan kampanye edukasi masif.

Seperti program Zero Waste di sekolah dan RT-RW. Kesadaran warga akan menjadi fondasi utama keberhasilan kebijakan teknis yang disusun di atas kertas.***

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Hutannews.com dan Mediaemiten.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.com dan Kilasnews.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haijateng.com dan Hariancirebon.com

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center