APAKABARBOGOR.COM – Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad, memberikan apresiasi atas pelantikan anggota Komisi Informasi (KI) Jawa Barat masa bakti 2024-2028.
Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, berlangsung khidmat di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (23/12/2024).
Menurut Haidy, kehadiran para komisioner baru ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola informasi publik yang lebih transparan dan akuntabel di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut pelantikan ini sebagai langkah strategis untuk menjamin hak masyarakat terhadap informasi yang berkualitas.
“Kami sangat mengapresiasi pelantikan ini. Kehadiran komisioner baru diharapkan mampu memperkuat peran Komisi Informasi Jawa Barat dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, relevan, dan mencerdaskan,” ujar Haidy dalam keterangannya di Bogor.
Haidy menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi, peran Komisi Informasi menjadi semakin krusial.
Selain memastikan akses informasi bagi masyarakat, komisioner harus menjamin bahwa informasi yang disampaikan memiliki akurasi tinggi dan dapat dipercaya.
Baca Juga:
“Komisi Informasi tidak hanya menjadi garda demokrasi, tetapi juga penentu kualitas informasi yang diterima masyarakat. Ini adalah tugas berat yang membutuhkan komitmen dan integritas tinggi,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua KANNI Kabupaten Bogor mendorong para komisioner untuk meningkatkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, dan media.
Selain itu, kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Saya yakin, kolaborasi yang erat dengan semua elemen masyarakat akan memperkuat peran Komisi Informasi sebagai penjaga transparansi. Dengan begitu, hak masyarakat terhadap informasi yang terbuka, jujur, dan akuntabel dapat benar-benar diwujudkan,” imbuhnya.
Haidy juga mengingatkan bahwa integritas dan independensi adalah fondasi utama yang harus dipegang oleh para komisioner dalam menjalankan tugasnya.
Ia menekankan bahwa keberpihakan kepada kepentingan publik harus menjadi prioritas utama.
“Komisioner harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Semoga Komisi Informasi Jawa Barat di bawah kepemimpinan yang baru dapat terus dipercaya oleh masyarakat,” ujarnya.
Haidy turut memuji capaian Jawa Barat dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 yang berhasil menempati peringkat pertama secara nasional.
Dengan skor 85,22 poin, meningkat dari 84,43 pada tahun sebelumnya, Jawa Barat masuk dalam kategori “Baik” menurut Komisi Informasi Pusat.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa Jawa Barat telah berada di jalur yang benar. Namun, saya berharap capaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Dengan pelantikan komisioner baru, Haidy optimis bahwa keterbukaan informasi di Jawa Barat akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat luas.
“Ini adalah momentum besar untuk membawa keterbukaan informasi ke level yang lebih tinggi,” tutupnya. (Red)
