Pemimpin Baru, Tantangan Lama: KANNI Kabupaten Bogor Soroti Isu Penting

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 20 Februari 2025 - 16:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Haidy Arsyad, Ketua KANNI Kabupaten Bogor./Dok.apakabarbogor.com

Haidy Arsyad, Ketua KANNI Kabupaten Bogor./Dok.apakabarbogor.com

APAKABARBOGOR.COM – Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang baru. Namun, perjalanan mereka tidak akan mudah.

Ada sejumlah permasalahan besar yang menanti untuk diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad, menekankan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan baru ini.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rakyat menaruh harapan besar kepada Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental di Kabupaten Bogor,” ujar Haidy, Kamis (20/2/2025).

Menurutnya, ada lima tantangan utama yang harus segera ditangani.

Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, serta pemerataan lapangan pekerjaan.

Kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Masih banyak praktik korupsi di lingkungan Pemkab Bogor, pemerintahan kecamatan, hingga tingkat desa. Ini harus segera diberantas,” tegas Haidy.

Ketiga, optimalisasi sumber daya manusia (SDM). Kabupaten Bogor memiliki potensi besar, tetapi distribusi SDM masih belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan daerah.

Keempat, penataan desa yang lebih maju dan mandiri. “Banyak potensi desa yang belum terkelola dengan baik. Dana desa yang seharusnya mendukung pembangunan justru belum dimanfaatkan secara maksimal,” paparnya.

Selain itu, masalah administrasi di tingkat desa juga menjadi perhatian. Data yang tidak akurat serta pemberdayaan pemerintah desa yang masih lemah menghambat pembangunan yang efektif.

Kelima, penyelamatan aset milik pemerintah. Tanah-tanah milik pemerintah sering kali terbengkalai atau berpindah tangan ke pihak swasta tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Aset-aset tersebut harus dikelola dengan baik agar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” tambah Haidy.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi harus memiliki strategi yang jelas dan inovatif dalam membangun tata kelola yang bersih serta mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat. (*)

 

Berita Terkait

Habis Digeledah Polda Metro Jaya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Mulai Berjalan Normal
Bogor Barat Butuh Banyak Sarjana dari Berbagai Disiplin Ilmu
Kolaborasi KPK dan PPWI Kabupaten Bogor Dorong Diklat Antikorupsi serta Penguatan Peran Pewarta Melawan Korupsi
Sontang: Kalau Ada Petugas Pertanahan Kabupaten Bogor I yang Meminta Uang Laporkan, Akan Saya Tindak Tegas
Silaturahmi Kajari Bogor dan PPWI Dorong Transparansi Penanganan Kasus Hukum serta Edukasi Publik bagi Masyarakat
“One Day One Cell” Salah Satu Program Unggulan Lapas Narkotika Gunung Sindur Untuk Bersinar
Beredar Isu Pemerasan di Lapas Gunung Sindur, Kalapas : Berita Itu Tidak Benar “Uang yang Ditransfer untuk Bayar Hutang Antar WBP” Bukan Untuk Petugas
Patut Diacungi Jempol! Dibawah Kepemimpinan Kakan Fredy, BPN Cibinong Selesaikan ribuan Tunggakan

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 06:43 WIB

Habis Digeledah Polda Metro Jaya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Mulai Berjalan Normal

Kamis, 6 Agustus 2026 - 19:11 WIB

Bogor Barat Butuh Banyak Sarjana dari Berbagai Disiplin Ilmu

Jumat, 10 Juli 2026 - 09:13 WIB

Kolaborasi KPK dan PPWI Kabupaten Bogor Dorong Diklat Antikorupsi serta Penguatan Peran Pewarta Melawan Korupsi

Sabtu, 20 Juni 2026 - 10:16 WIB

Sontang: Kalau Ada Petugas Pertanahan Kabupaten Bogor I yang Meminta Uang Laporkan, Akan Saya Tindak Tegas

Rabu, 11 Maret 2026 - 09:07 WIB

Silaturahmi Kajari Bogor dan PPWI Dorong Transparansi Penanganan Kasus Hukum serta Edukasi Publik bagi Masyarakat

Berita Terbaru